Brasil dan Belanda Tarik Dubes, Anggota DPR: 'Abaikan Saja'

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah Brasil dan Belanda memanggil pulang duta besarnya dari Indonesia setelah pemerintah mengabaikan permohonan kedua negara tersebut untuk mengampuni warganya yang dieksekusi di Nusakambangan, Minggu (18/1/2015), dini hari.

Sikap Pemerintah Brasil dan Belanda tersebut sangat disayangkan karena akan semakin memperburuk kerjasama bilateral yang selama ini terjalin baik dengan Indonesia.

Karena menurut Anggota DPR RI dari fraksi Golkar, Firman Subagyo, baik Brasil dan Belanda harus menjunjung tinggi proses hukum yang ada di negara masing-masing. Apalagi Pertimbangan dan keputusan pengadilan terhadap hukum mati sudahlah sangat tepat untuk kasus narkoba,

"Karena Narkoba adalah musuh bersama dan akan merusah generasi bangsa. Apakah Brasil dan Belanda akan rela kalau bangsanya dihancurkan karena narkoba?" Demikian Firman pertanyakan ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (18/1/2015).

"Apakah pemimpin-pemimpin di Brazil dan belanda juga akan ketawa dengan suka ria kalah anak cucunya mengkonsumsi Narkoba. Untuk itu saya selaku wakil rakyat mendukung sikap tegas dan keputusan Jaksa Agung untuk melaksanakan eksekusi mati tersebut," tegas anggota fraksi Golkar ini.

Firman tegaskan Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat. Tidak boleh diintevensi negara lain.

"Kami bangsa Indonesi sudah banyak toleransi kepada bangsa Belanda yang telah menjajah dan merampok hasil pertanian dan rempah-rempah bangsa Indopnesi dan mennindas 3,5 Abad. Jangan sampai Pemerintah belanda akan mengulang kembali akan menekan dan mengintervensi bangsa Indonesia. Wahai pemerintah Belanda kami Indonesi sudah Merdeka. Jangan injak-injak kedaulatan kami lagi," tegasnya.

Diberitakan, Pemerintah Brasil dan Belanda memanggil duta besarnya di Jakarta setelah pemerintah Indonesia mengabaikan permohonan kedua negara tersebut untuk mengampuni warganya yang dieksekusi di Nusakambangan, Minggu (18/1/2015), dini hari.

Seorang warga Brasil dan Belanda terdapat di antara enam terpidana kasus narkoba yang dieksekusi setelah permohonan grasi mereka ditolak Presiden Joko Widodo.

Akibat eksekusi tersebut, pemerintah Brasil memanggil duta besarnya di Jakarta untuk konsultias dan menegaskan eksekusi mati itu akan mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara.

"Penggunaan hukuman mati, yang dikecam masyarakat internasional, memberi pengaruh buruk untuk hubungan kedua negara," demikian pernyataan kantor presiden Brasil, yang dikutip kantor berita resmi negeri itu, Minggu (18/1/2015).

Sementara itu, Belanda juga memanggil pulang duta besarnya di Jakarta dan mengecam keras eksekusi terhadap seorang warga negeri itu, Ang Kiem Soei.

"Hukuman mati adalah hukuman yang kejam dan tak manusiawi yang mengabaikan kehormatan dan integrias seorang manusia," kata Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders.

Sebelum eksekusi dilaksanakan, kuasa hukum Ang Kiem Soei lewat akun Twitter-nya mengatakan Soei mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Belanda yang sudah berupaya untuk membatalkan eksekusinya.

Masih lewat Twitter, Soei mengatakan dia memutuskan untuk berdiri di depan regu tembak tanpa penutup mata.

Eksekusi hukuman mati untuk keenam terpidana itu adalah yang pertama dilakukan Indonesia dalam lima tahun terakhir.

Presiden Joko Widodo, mempertahankan keputusannya yang menolak permohonan grasi untuk para terpidana mati itu. Dia memilih untuk memegang undang-undang yang berlaku dan menyatakan tak ada ampun bagi para terpidana kasus narkotika.

"Hanya beberapa tahun lalu Indonesia mengambil langkah positif meninggalkan hukuman mati, namun pemerintah Indonesia saat ini mengubah posisi negeri itu ke arah yang berbeda," ujar Rupert Abbott, direktur riset masalah Asia Tenggara untuk Amnesti Internasional.

Sumber : Tribun
loading...

Postingan terkait:

Belum ada tanggapan untuk "Brasil dan Belanda Tarik Dubes, Anggota DPR: 'Abaikan Saja'"

Post a Comment

Terima kasih telah berkomentar

Artikel Terkait :

Hotel, Kereta Api dan Tiket Pesawat Termurah by Pegipegi