Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sejalan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, semua provinsi dan kabupaten/kota harus menyesuaikan struktur organisasi dan tata kerja dinas. Salah satu urusan yang menjadi urusan provinsi dan kabupaten kota adalah urusan pangan dan urusan pertanian.
Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016.
Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016.
Pembentukan Perangkat Daerah disesuaikan berdasarkan asesment yang telah dilakukan untuk menentukan tipe Dinas, Badan, atau Kantor. Untuk urusan pangan dan urusan pertanian, lembaga hasil asesment ditentukan menjadi 3, yaitu Besar, Sedang dan Kecil.

Agar daerah tidak kehilangan arah dalam menentukan Dinas atau Badan atau Kantor yang menangani urusan pangan dan urusan pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk lebih jelasnya, Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dilihat di bawah ini atau dapat juga di-download.

 Permentan Tentang Nomenklatur_no_43 2016

Semoga dengan terbitnya Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dijadikan pedoman di daerah
loading...

Postingan terkait:

Belum ada tanggapan untuk "Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota"

Hotel, Kereta Api dan Tiket Pesawat Termurah by Pegipegi